Strukturpolitik adalah susunan komponen-komponen politik yang saling berhubungan satu sama lain atau secara fungsional diartikan sebagai pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem politik. Struktur politik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang secara garis besar terdiri atas Jikadi Indonesia berarti fungsi dan peranan infrastruktur berhubungan dengan tugas lembaga negara. Komponen infrastruktur politik media ini sangat mempengaruhi kelompok-kelompok politik lain sampai ke lembaga negara. Media ini dapat berbagai bentuk, mulai dari televisi, radio, dan internet yang saat ini ramai dengan sosial media. 1 Suprastruktur Politik Suprastruktur politik merupakan kekuatan politik negara yang meiliki wewenang dan pengaruh secara langsung dalam pembuatan kebijakan publik.Berdasarkan wewenang dan pengaruhnya, suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap pembuatan keputusan politik negara seperti melakukan perubahan undang-undang infrastrukturpolitik di Indonesia meliputi seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk ada di dalam bidang politik, terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas proses penyelenggaraan negara. Umumnya, ada empat komponen dalam infrastruktur politik,Yaitu: A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok warga negara Berdasarkanpenggambaran di atas, terlihat bahwa perkembangan sejarah sitem komponen cadangan di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, sishankamrata Indonesia dibentuk dari bentuk pengerahan rakyat dalam kondisi perang, yang direfleksikan dalam sistm pertahanan territorial. Kedua, sistem ini dibentuk dari pengerahan rakyat yang Mesinpolitik. Pada kartun Puck tahun 1899 ini, seluruh politik di New York City berputar mengelilingi bos Richard Croker. Sebuah mesin politik (atau mesin saja) adalah sebuah orgaisasi politik disiplin tempat seorang bos atau kelompok kecil otoriter memerintahkan dukungan dari sekelompok pendukung dan bisnis (biasanya pekerja kampanye), yang Sedangkanpengertian Infrastruktur politik adalah suatu negara pada umumnya memiliki 5 komponen yaitu partai politik, kelompok, kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), alat komunikasi politik (media of political communication), dan tokoh politik (political figure). Sebutkankomponen infrastruktur politik - 2686832. ganza ganza 15.05.2015 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab • terverifikasi oleh ahli Sebutkan komponen infrastruktur politik 1 lembaga apa yang kurang efektif yang ada di indonesia? jelaskan dan berikan alasan yang kuat dan bagaimana solusinya SMro. Sebelum mengetahui tentang komponen-komponen infrastruktur politik. Kamu udah tahu belum, apa itu infrastruktur politik? Jadi, Infrastruktur politik yaitu suasana dari kehidupan politik dalam masyarakat dan berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan atau LSM dalam menjalankan kegiatannya. Kegiatan dan dibentuknya infrastruktur politik sangat berdampak baik secara langsung atau gak langsung terhadap seluruh kebijakan lembaga kenegaraan. Nah, berikut ini ada beberapa komponen-komponen infrastruktur politik. Penasaran? Yuk simak aja ulasannya! 1. Partai Politik2. Organisasi Masyarakat3. Kelompok Kepentingan4. Kelompok Penekan5. Tokoh Masyarakat6. Media Massa7. Student Group8. Tokoh Politik 1. Partai Politik Apa sih, yang dimaksud dengan partai politik itu? Ya, Partai politik merupakan sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan masyarakat yang punya tujuan sama, yang kemudian bersama-sama berusaha buat mencapai tujuannya tersebut. Makanya, dalam sebuah negara yang berdemokrasi, partai politik sebagai sebuah lembaga yang punya peranan penting dalam negara demokrasi khususnya di masa sekarang ini. Contohnya Partai Golkar Golongan Karya Pada masa orde baru ini, terlihat sekali terjadinya politisasi terhadap birokrasi yang seharusnya lebih berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Jajaran birokrasi diarahkan sebagai instrument politik kekuasaan Soeharto pada waktu itu. Setiap Pegawai Negeri Sipil PNS yaitu anggota Partai Golkar. Meskipun pada awalnya, Golkar gak ingin disebut sebagai partai, tapi cuma sebagai golongan kekaryaan. Tapi permasalahannya, Golkar yaitu kontestan Pemilu dan itu berarti dia adalah partai politik. Pegawai negeri yang jadi pengurus partai selain Golkar, maka dia akan tersingkirkan dari jajaran birokrasi. Selain itu, orang atau sekelompok orang yang gak berpihak pada Golkar, maka bisa dipastikan akan dapat perlakuan diskriminatif dalam birokrasi. Kalo suatu wilayah gak merupakan basis Golkar, maka pembangunan akan sangat tertinggal karena pemerintah lebih mengutamakan daerah yang merupakan basis Golkar. 2. Organisasi Masyarakat Organisasi masyarakat dibentuk dengan tujuan pada bidang sosial dan juga budaya. Organisasi ini gak melibatkan diri dalam memperoleh kekuasaan dalam pemilu Pemilihan Umum. Contohnya FPI Front Pembela Islam Apa sih itu Front Pembela Islam FPI? Jadi, FPI atau Front Pembela Islam merupakan sebuah organisasi massa Islam yang bergaris keras yang berpusat di Jakarta. FPI mempunyai Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter dari organisasi tersebut yang kontroversial karena melakukan aksi-aksi “penertiban” sweeping terhadap kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat islam terutama pada masa Ramadan dan seringkali berujung pada kekerasan. Latar belakang pendirian FPI sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut, diantaranya seperti Adanya penderitaan panjang ummat Islam di Indonesia, karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. Adanya kewajiban buat menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam dan ummat Islam. 3. Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan ini mempunyai aktivitas menyangkut tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran monolitis dan intensitas usaha yang gak berlebihan dan mengeluarkan dana serta tenaga buat melaksanakan tindakan politik di luar tugas parpol. Kelompok masyarakat yang bergabung buat kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan buat anggota masyarakat. Contohnya MUI Majelis Ulama Indonesia Berdirinya MUI pada akhir tahun 1975, ditujukan buat mendialogkan kebijakan keagamaan yang menyangkut Muslim. Tapi pada prakteknya, MUI fungsinya buat menyampaikan kebijakan pemerintah kepada umat Muslim. Ada perubahan strategi yang dulu cuma mengeluarkan fatwa, sekarang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih kongkrit dalam bentuk advokasi agar fatwa itu jadi kebijakan pemerintah atau bahkan jadi undang-undang. Kendati fatwa tersebut emang gak punya kekuatan hukum yang mengikat, tetap aja fatwa tersebut dianggap sebagai bukti intervensi agama terhadap kebijakan publik. 4. Kelompok Penekan Golongan penekan yaitu sekelompok manusia yang tergabung jadi anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering punya kemauan buat memaksakan kehendaknya pada pihak penguasa. Contohnya ICW Indonesia Corruption Watch ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998, di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih, dan bebas korupsi. ICW yaitu lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang punya komitmen buat memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat buat terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. Ada beberapa peran dari ICW Indonesia Corruption Watch, diantaranya sebagai berikut ini Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik. Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Mendorong inisiatif rakyat buat membongkar kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya pada penegak hukum dan ke masyarakat luas buat diadili serta mendapatkan sanksi sosial. Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Menggalang kampanye publik buat mendesakkan reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif buat pemberantasan korupsi. Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi. 5. Tokoh Masyarakat Kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yaitu meliputi tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh budaya. Contohnya AA Gym Aa gym pernah memandu acara Ada AA Gym. Di acara tersebut, dia sebagai ulama yang menyampoaikan moral-moral menanggapi pernyataan-pernyataan yang ada seputar Pemilu. Program ini mengundang narasumber yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Mereka diantaranya seperti tokoh parpol, tokoh masyarakat, cendekiawan, kalangan pengamat, calon presiden, dan calon wakil presiden. Selain narasumber, acara ini juga mengundang pemirsa buat hadir di studio dari berbagai kalangan. Pemirsa diberi kesempatan buat berdialog dengan para narasumber. 6. Media Massa Media massa punya peran yang sangat penting buat kehidupan seluruh masyarakat. Peran komunikasi sangat menentukan dalam penyampaian informasi ataupun suatu kebijakan pemerintah. Sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, maka metode komunikasi juga mengalami perkembangan yang pesat juga. Tapi semua itu, punya aksentuasi sama yaitu komunikator menyampaikan pesan, ide, dan gagasan, pada pihak lain komunikan. Cuma model yang dipakainya berbeda-beda. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan politik bisa disampaikan melalui media massa dengan partisipasi dalam poling jajak pendapat dan dialog interaktif. Hasil dari poling atau jajak pendapat tersebut akan merefleksikan arah kebijakan para politisi. 7. Student Group Student group adalah mahasiswa yang sedang belajar tentang politik di universitas masing-masing. Kelompok ini sering mengkritik kadaan politik dengan berdemo. Gerakan mahasiswa tahun 1998 yaitu salah satu faktor pendobrak buat terciptanya kebebasan sipil politik yang tersandera selama 32 tahun lamanya. Tapi setelah reformasi, gak ada lagi satu gelembung besar gerakan mahasiswa dan justru yang tampak cuma riak-riak kecil dan terpecah dengan isu-isu sektoral dan gak sedikit juga yang masuk dalam perangkap pragmatisme politik penguasa. Peran gerakan mahasiswa sebagai gerakan intelektual sangat penting buat mengambil inisiatif membantu penyadaran politik terhadap masyarakat. Agenda ini selanjutnya, akan jadi kata kunci buat mengartikulasikan gerakan mahasiswa dalam masa transisi menuju penemuan identitas gerakan mahasiswa yang sesungguhnya. Dalam kurun waktu lebih dari sebelas tahun reformasi, makna substansial yang hilang dari gerakan mahasiswa yaitu “peleburan” bersama rakyat. 8. Tokoh Politik Tokoh politik merupakan orang-orang lalu lalang, atau bekerja di dunia politik, dan eksis di kalangan masyarakat. Tokoh politik ini mempunyai peran penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Contohnya Sri Mulyani Sri mulyani merupakan seorang primadona, cerdas, jelita, dan juga populer. Analisisnya kritis, lugas, dan jernih. Kiprahnya udah teruji di birokrasi dan lembaga internasional. Kurang dari 4 tahun, tiga jabatan menteri disandangnya, setelah sebelumnya menjadi konsultan di USAid dan Executive Director IMF. Dia perempuan dan pemimpin muda yang berpotensi menjadi seorang presiden. Sebagai seseorang yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan, perannya sangat sental dalam mengambil kebijakan bidang keuangan. Selama menjabat sebagai menteri keuangan Sri Mulyani udah membuat banyak gebrakan. Tapi, dia juga mendapat banyak hantaman dari politikus senayan. Berulang kali kebijakannya yang tegas terpaksa lumer oleh manuver politikus-politikus Senayan. Semoga bermanfaat buat kalian sobat cerdika 😀 Originally posted 2020-07-28 031929. - Struktur suatu negara dapat dibedakan menjadi dua yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas, tetapi keduanya juga memiliki fungsi yang sama pentingnya. Suprakstruktur dan infrastruktur politik memiliki keterkaitan dan keterikatan satu sama lain. Suprastruktur mampu mengatur segala hal dalam infrastruktur demi tercapainya tujuan infrastruktur politik itu pula sebaliknya, infrastruktur mampu memengaruhi berjalannya suprastruktur. Suprastruktur Politik Suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan negara tersebut mencakup kedudukan, kekuasaan, wewenang, tugas-tugas pembentukan dan keterkaitan antarseluruh kelengkapan negara tersebut. Presiden dan Wakil Presiden Presiden dan Wakil Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Presiden dan Wakil Presiden memiliki kekuasaan untuk memerintah, tetapi dibatasi oleh undang-undang sehingga menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Pada hakikatnya, Presiden dan Wakil Presiden bertugas dan berwenang untuk menjalankan undang-undang yang sebelumnya telah dirumuskan oleh DPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR MPR adalah lembaga negara yang membuat dan menetapkan Undang-Undang Dasar UUD yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta mengawasi jalannya lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden. Anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dewan Perwakilan Rakyat DPR DPR adalah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR sebagai legislator yang merancang undang-undang demi kepentingan rakyat. Pada hakikatnya DPR adalah perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dewan Perwakilan Daerah DPD Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi DPD menerapkan sistem perwakilan daerah, yang tujuannya mempertahankan representasi daerah di tingkat pusat. Seluruh anggota DPD bersifat independen. Badan Pemeriksa Keuangan BPK BPK dalam struktur lembaga negara sifatnya sebagai pelengkap auxiliary dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pengawasan di bidang keuangan. Mahkamah Agung MA MA adalah lembaga puncak atas kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. MA memiliki wewenang menguji peraturan udang-undang di bawah undang-undang terhadap Konstutusi MK MK adalah lembaga yang menjamin penegakan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. MK memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Komisi Yudisial KY Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa KY bersifat mandiri. Lembaga atau badan negara yang memiliki kewenangan independen. KY memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta menjaga kehormatan dan martabat hakim. Infrastruktur Politik Infrastruktur politik adalah segala sesuatu di luar alat kelengkapan negara secara formal, tetapi tetap memberikan pengaruh dan andil terhadap kebijakan. Kelompok yang digolongkan sebagai infrastruktur politik adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media. Partai Politik Keberadaan partai politik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat modern. Keberadaan parpol dibutuhkan sebagai organisasi penyalur aspirasi dan partipisasi masyarakat sekaligus suara untuk mewakili kepentingan rakyat. Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan adalah sekumpulan orang yang mengadakan persekutuan atau kerjasama berdasarkan kesamaan kepentingan, tujuan, dan keinginan yang sama. Kelompok kepentingan dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat secara luas atau kepentingan kelompok tertentu. Bentuk kerjasama yang dibangun adalah untuk memengaruhi kebijakan demi tercapainya tujuan awal. Kelompok Penekan Kelompok penekan adalah sekelompok orang dengan tujuan sama yang bergabung untuk melakukan aktivitas penekanan terhadap pemerintah agar keinginan atau tujuan awalnya tercapai. Kelompok penekan melakukan cara yang dianggap lebih efektif daripada kelompok kepentingan, seringkali menjurus ke arah anarkis. Media Media massa berperan sebagai sarana komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Kebebasan pers mendukung peran media sebagai sumber informasi, pendidikan politik, sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. Referensi Indrawan, Jerry dan Efriza. 2021. Pengantar Politik. Jakarta Bumi Aksara Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik. Depok Rajagrafindo Persada Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.